KOMUNITAS KLIKER HAUS BUKU

Oleh Aminuddin Siregar

Konsep birokrari muncul untuk pertamakalinya, ketika suatu organisasi perlu dirasionalkan. Karena itu birokrasi bukanlah binatang jalang yang bisa kian kemari kemanapun saja suka. Ia bukanlah makhluk siluman yang bisa sembunyi disetiap situasi dan keadaan apa pun saja. Juga bukan raksasa yang suka menghentak-hentakkan kaki hingga membikin buni bergetar. Sekali lagi, birokrasi itu bukan monster yang tak bisa disentuh, atau burung pemangsa yang siap dengan patuk dan cakarnya memangsa dengan semena-mena.
Jadi, santai sajalah, dinginkan kepala, tenangkan hati, sembari berusahalah selugas mungkin menyikapi apa pun saja yang terjadi. Termasuk menyikapi yang namanya birokrasi itu. Sesekali berilah komentar, bila kebetulan anda berurusan melalui jalur birokrasi, amati saja, dan ikuti setiap prosedeur yang berlaku. Bila ada yang tidak berkenan dan kalau kepengen protes, lakukanlah dengan sikap santun, dan beri sedikit senyum.
Cara dan sikap seperti itu lebih baik ketimbang berperilaku uring-uringan. Apalagi mengomel berkepanjangan. Tak usah mencap apalagi memvonis bahwa birokrasi itu bikin onar. Jangan pula menuduh seenak perut atau mengidentikkannya sebagai sutradara serangkaian kejahatan. Jangan, jangan lakukan itu. Sebab prasangka buruk itu tidak baik
Karena itu, segala sesuatunya harus jelas dahulu duduk soalnya. Dan ketahuilah bahwa kita rakyat jelata ini pun tidak boleh semena-mena terhadap institusi resmi macam birokrasi itu. Bagaimanapun juga birokrasi tetap perlu, dan tak seorang pun akan meniadakannya.
Barangkali sudah agak jelas bagi kita, bahwa birokrasi itu bukanlah seperti sosok-sosok menyeramkan yang disebutkan di atas. Melainkan bentuk organisasi sebagai sarana yang efektif, mengurusi segala sesuatu yang menjadi kepentingan masyarakat, atau kepentingan khalayak ramai ini. Termasuk apa yang dibutuhkan oleh seluruh rakyat, ketika organisasi pemerintahan yang bernama birokrasi itu menjalankan fungsi-fungsinya.
Sejauh mana efektifitasnya, amat tergantung pada mekanisme dan prosedur dan tujuan yang dicapainya. Atau mungkin juga program-program yang dilaksanakan, sehingga bermanfaat bagi siapa pun saja. Terutama bila dikaitkan dengan otonomisasi sekarang ini. Tentu saja orang banyak ini selalu berharap bahwa birokrasi itu tetap memberikan yang terbaik atas serangkaian pelayanan administratif yang diberikan.
Persoalannya, apakah dengan otonomisasi sekarang ini, profesionalisme birokrasi pemerintahan bisa memperkuat penyebaran demokrasi, apabila kandungan nilai demokratis dalam prakteknya tidak dapat mendewasakan kita ?

Lembaga Resmi
Bahwa, birokrasi itu tiada lain ialah lembaga resmi yang amat berpengaruh, punya pondasi kokoh, memiliki kemampuan, keahlian. Bahkan punya stamina sangat tinggi, begitu juga kecerdasan. Baik untuk membantu maupun untuk mendominasi. Ketika ia difungsikan untuk membantu misalnya, orang bisa sampai pada tingkat kepuasan yang bukan saja mengesankan tetapi juga bisa menakjubkan.
Sebaliknya. tatkala ia mendomonasi umpamanya, maka ia bisa mendominasi suatu kelompok. Kalau ini yang terjadi, perlu dicermati. Sebab bisa membahayakan demokrasi. Contoh konkret dari hal ini, ketika birokrasi mendominasi pengambilan keputusan politik, maka ketika itu pula demokrasi menjadi idiot. Dalam keadaan ini masyarakat menjadi bungkam.
Tentu saja apa yang disebut silent mass, yakni masyarakat bungkam itu, tidak akan pernah dapat menjalankan fungsi kontrolnya secara demokratis. Lantaran semua sarana-sarana penyelesaian secara demokratis dimatikan, setiap keran aspirasi disumbat. Sehingga tak ada dialog, tak bisa tukar pendapat, tak ada persambungan kultural, apalagi bincang-bincang yang enak dan lain sebagainya.
Tetapi, kita sangat yakin dan penuh percaya, bahwa birokrasi kita sekarang ini sudah sangat jauh berubah. Birokrasi pasti bisa kembali menjalankan fungsi konvensionalnya, yakni pelayanan administratif yang sesuai dengan nilai demokratis yang kita anut. Sebab pemerintahan sekarang ini mesti menjalankan prinsip accuntability,yakni perasaan bertanggungjawab. Prinsip inilah kenudian yang kita kenal dengan akintabilitas kinerja pemerintahan.
Karena itu, seperti semua kita-kita ini tahu, dan siapa pun saja boleh tahu bahwa istilah birokrasi itu punya sejarah panjang, punya asal usul kemunculannya. Yang teramat jauh untuk kita lacak. Dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk melacak akar sejarahnya. Tapi, untuk sekedarnya, tentu tidak apa-apa kalau kita menyoalnya. Bahwa kemunculan birokrasi itu tiada lain ialah, merupakan upaya rasionalisasi masyarakat modern, sebagaimana dicita-citakan Max Weber. Meskipun, dalam paraktiknya tidak mesti semua orang menjadi Weberian.
Sebab yang terpenting ialah pelayanan yang diberikan mencerminkan profesionalisme birokrasi pemerintahan itu, dan berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokratis yang dianut dalam semua aspek kehidupan, bernegara, berpemerintahan otonomi. Termasuk dalam kehidupan bermasyarakat.

Demokrasi dan Otonomi
Tentu saja sejauh ini, dapat kita sepakati, bahwa masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang menyadari sepenuhnya betapa perlunya pengaturan. Nah, dalam konteks pengaturan inilah, nilai demokratis yang kita anut menjadi sangat penting. Sebab nilai demokrasi itu sendiri punya sekat-sekat, dinding, atap dan lantai, jenjang atau tangga. yang mengharuskan kita untuk melihat segala sesuatunya dengan cara menahin diri, berpikir jernih dan berlapang dada. Hingga sampai pada suatu kesimpulan bahwa kepentingan umumlah yang mesti didahulukan.
Itu artinya, perlu bagi kita memahami sosok yang namanya kepentingan publik itu. Sehingga, ketika kita hendak menaiki tangga, tentu dimulai dari anak tangga pertama. Tidak langsung loncat ke anak tangga ketujuh, misalnya. Begitu pula tatkala orang hendak turun tidak mesti terjun bebas yang membawa akibat buruk, yang mungkin bukan saja merugikan diri kita sendiri melainkan juga merugikan orang lain.
Maksud saya, bahwa nilai demokrasi itu tidak mesti mengoorbankan diri sendiri dan merugikan orang lain. Tetapi di dalam setiap demokrasi amat sangat diperlukan toleransi, saling pengertian, hormat menghormati, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Barulah kemudian dapat dikatakan bahwa demokrasi itu sebagai sarana mendewasakan kita dalam berotonomi.
Dengan demikian demokrasi tidak cuma dilihat dalam koridor pelaksanaan otonomi daerah, tetapi juga dilihat dalam konteks otonomi kebebasan individu manusia. Dalam kaitan itulah pelaksanaan otonomi daerah dituntut profesionalisme birokrasi pemerintahan daerah dalam merespon dan menyikapi berbagai kemungkinan yang muncul dari harapan dan aspirasi masyarakat. Itu artinya profesionalisme birokrasi pemerintahan daerah sesuai dengan nilai demokratis dalam semua aspek kehidupan.
Akhirnya, salah satu harapan yang tetap menggantung diketinggian cita-cita khalayak ramai ini dalam pelaksanaan otonomi daerah, ialah profesionalisme birokrasi pemerintahan daerah yang dapat mewujudkan penyebaran demokrasi. Sehingga pembangunan daerah otonom dapat pula memperluas penyebaran tingkat kesejahteraan masyarakat.
Sebab kewenangan untuk melakukan semua itu ada ditangan birokrasi pemerintahan daerah. Namun dalam era sekarang ini segala kebijakan mesti disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Itu saja.

Analisa, Medan